Sekjen: PBB Perlu Dirombak karena tak Sesuai Tujuan dan Ketinggalan Zaman

Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan perombakan institusi karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan (@antonioguterres / X)

Ditulis oleh Esthi Maharani

KEMPALA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres menyerukan perombakan institusi karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan.

"Institusi PBB harus mencerminkan dunia saat ini, bukan dunia 80 tahun lalu," katanya lewat akun X, pada Ahad (21/4/2024).

Scroll untuk membaca

"Mulai dari Dewan Keamanan PBB hingga sistem Bretton Woods, institusi global masih mencerminkan dunia 80 tahun lalu, ketika negara-negara Afrika masih berbentuk koloni. PBB sudah tidak lagi sesuai tujuannya," ungkap Guterres kepada wartawan di sela KTT Selatan ke-3 Kelompok 77 di Kampala, ibu kota Uganda.

Dia mengatakan Dewan Keamanan tidak berubah sama sekali dari masa lalu. Ia heran karena hingga saat ini PBB masih kekurangan satu anggota tetap yakni Afrika. Tak hanya itu, Guterres juga menyinggung soal sistem keuangan dunia yang ketinggalan zaman.

"Sistem keuangan dunia sudah ketinggalan zaman, tidak berfungsi dan tidak adil. (Untuk itu pada) September ini, PBB akan mengadakan KTT Masa Depan, dengan berfokus memperbarui badan-badan ini sehingga mereka sejalan dengan dunia hari ini dan dapat menghadapi tantangan dunia - khususnya, kepentingan vital negara-negara berkembang,” kata Sekjen PBB.

Mengenai situasi di Gaza, yang mengalami bombardemen dari Israel sehingga menewaskan lebih dari 25 ribu jiwa sejak serangan Hamas 7 Oktober, Guterres menegaskan tidak akan menyerah untuk menyeruan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. Dia menyatakan bahwa gencatan senjata kemanusiaan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri mimpi buruk bagi warga sipil Palestina.

Selain itu, PBB juga akan memfasilitasi pembebasan semua sandera, dan mencegah konflik agar tidak melanda seluruh wilayah, lanjutnya.

"Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan warga Palestina, dan penyangkalan hak untuk bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima," tegas Guterres.