JAKARTA -- Israel menyetujui rencana transfer dana pajak dari Gaza ke Norwegia, bukan ke Otoritas Palestina (PA). Pada Ahad (21/1/2024), kantor perdana menteri Israel menyatakan, dana yang dibekukan tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga.
“Uang atau imbalannya tidak akan ditransfer dalam keadaan apa pun, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan Israel, bahkan melalui pihak ketiga,” kata pernyataan kantor perdana menteri Israel, dilaporkan Aljazirah.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Sejalan dengan kesepakatan yang dicapai pada tahun 1990an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke Otoritas Palestina sambil menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kendati PA digulingkan dari wilayah tersebut pada tahun 2007, banyak pegawai sektor publik di wilayah Gaza tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan digaji dengan pendapatan pajak yang ditransfer.
Namun setelah serangan mengejutkan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, pihak berwenang Israel memutuskan untuk menahan dana yang dialokasikan bagi Jalur Gaza. “Setiap pemotongan terhadap hak keuangan kami atau persyaratan apa pun yang diberlakukan oleh Israel yang mencegah PA membayar warga kami di Jalur Gaza, kami tolak,” kata ujar pejabat senior PA, Hussein al-Sheikh di platform media sosial X.
“Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan perilaku berdasarkan pembajakan dan pencurian uang rakyat Palestina dan memaksa Israel untuk mentransfer semua uang kami,” kata al-Sheikh.
Seorang analis politik yang berbasis di Ramallah di wilayah pendudukan Tepi Barat, Nour Odeh mengatakan, Israel menggunakan pengaruhnya atas pendapatan pajak untuk menghukum dan melemahkan Otoritas Palestina. “Ini adalah cara bagi Israel untuk menegaskan seberapa besar kendali yang dimilikinya terhadap segala hal, termasuk kemampuan Otoritas Palestina untuk berfungsi. Tidak jelas apakah Otoritas Palestina bersedia menerima persyaratan tersebut, karena akan sangat memalukan jika mengingkari janjinya untuk tidak mengambil pendapatan dengan mengurangi bagian Gaza,” kata Odeh.
"(Menahan pendapatan) akan berdampak besar karena mereka yang dipekerjakan oleh Otoritas Palestina tidak akan menerima gaji pada saat banyak orang kelaparan akibat pengepungan dan perang Israel, orang-orang membutuhkan uang tersebut untuk bertahan hidup," ujar Odeh menambahkan.
Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, adalah satu-satunya anggota pemerintah yang menentang rencana pengiriman dana tersebut ke Norwegia. Ben-Gvir mengatakan, rencana tersebut tidak menjamin bahwa uang itu tidak akan ditransfer ke Gaza.
“Minggu lalu mereka mulai memindahkan truk tepung dan sekarang mereka membuat keputusan yang tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke Nazi dari Gaza,” kata Ben-Gvir.
Masalah ini telah menjadi sumber perselisihan dalam kabinet perang Israel. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan agar dana tersebut didistribusikan untuk menjaga stabilitas di Tepi Barat Kekerasan di Tepi Barat telah meningkat sejak dimulainya perang.
Penggerebekan hampir terjadi setiap hari di Tepi Barat, termasuk kampanye penangkapan massal di kota-kota dan desa-desa oleh pasukan Israel. Menurut angka PBB, setidaknya 319 warga Palestina di Tepi Barat telah dibunuh oleh pasukan atau pemukim Israel. Sementara lebih dari 6.000 lainnya telah ditangkap.
